Politik adalah hal yang terkait langsung dengan kehidupan manusia.
Pada intinya politik adalah seni untuk mengelola setiap bagian dari diri manusia.
Mempelajari politik berarti membedah, memahami dan menerapkan seni pengelolaan hidup manusia.
Sebagaimana prinsip seni lainnya, politik dapat dibentuk disiplin ilmunya sehingga dapat dipelajari secara sistematis dan disusun pedomannya.
Sayangnya pendidikan politik di negeri ini masih didominasi oleh organisasi-organisasi sosial politik dan menjadi bidang studi elit di beberapa jurusan di perguruan tinggi.
Sehingga sangat wajar jika masih banyak anggota masyarakat kita yang belum memahami hak-hak politiknya secara baik dan menyampaikan aspirasinya secara benar dalam konteks hukum.
Menyedihkan?
Memang sangat menyedihkan jika melihat kondisi yang ada sekarang.
Tingginya terjadinya praktek politik uang, pengumpulan massa secara besar-besaran dan rendahnya kualitas keilmuan serta wawasan para anggota legislatif dari tingkat daerah hingga pusat merupakan salah satu indikator hal tersebut.
Melihat hal tersebut tentunya menjadi semacam alasan kuat bagi elit-elit politik yang tergabung dalam organisasi-organisasi sosial politik untuk mengklaim bahwa kaderisasi serta pendidikan perpolitikan hanya bisa diselenggarakan secara baik dan benar melalui partai politik.
Menurut saya hal tersebut terkesan konyol dan sombong. Namun di sisi lain melihat minimnya pendidikan politik di lembaga-lembaga pendidikan juga memberikan semacam dukungan atas klaim tersebut.
Dulu dalam sebuah diskusi dengan beberapa teman, ada wacana bahwa sebenarnya pendidikan politik sudah dilaksanakan melalui mata pelajaran PMP atau PPKn.
Namun pada kenyataannya dalam mata pelajaran tersebut lebih menitikberatkan pada aktivitas indoktrinisasi program-program pemerintah daripada memicu kesadaran serta pemahaman politik para murid.
Selain itu proses pembelajaran perpolitikan sendiri berjalan separuh-separuh dan tidak menyatu dengan disiplin keilmuan lainnya.
Kondisi tersebut tentunya menciptakan jurang pemahaman dan penerapan praktis atas politik yang beretika, benar dan efektif.
Dimana hal tersebut akan mengancam pula sistem demokrasi yang terkelola dengan baik dan etis, bukan diselenggarakan secara anarkis serta dikuasai segelintir elit otoriter yang merasa memiliki hak untuk melindungi rakyat dari demokrasi itu sendiri.
Hal yang saya ungkapkan di atas sebenarnya sudah ditekankan oleh banyak kaum cendikia di seluruh dunia.
Bahkan Socrates sendiri sudah memberikan peringatan bahaya demokrasi tanpa pendidikan politik etis yang baik dan benar. Bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan merupakan dogma berbahaya di lingkungan yang tidak dikendalikan sistem kepemimpinan yang bijak dan berwawasan.
Jangan sampai demokrasi mati hanya karena rendahnya ilmu politik yang beretika dan berwawasan hukum yang benar.
Serta tentu saja yang paling penting adalah kesejahteraan sosial yang adil dan beradab harus dapat terwujud dalam kerangka demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan melalui aktivitas diskusi yang etis.
Popularity: 5% [?]
Topik yang mungkin Terkait:
- Memanusiawikan Pendidikan di Indonesia (Menyambut Hari Pendidikan Nasional 2007)
- Hilangnya Mata Pelajaran Bahasa & Sastera Daerah di Sekolah dan Dampaknya pada Kepunahan Seni Budaya Lokal (Tanya Kenapa..)
- Demokrasi Hanya Sekedar Buying Trance?
- Hasta la victoria siempre! Sampai kemenangan abadi nanti!
- Tahukah Anda Seorang Penerbang Menggantungkan Hidupnya pada Sebatang Jarum?
- Review Buku: Yang Orangtua Harus Tahu tentang Vaksinasi pada Anak
- Kedaulatan Ada di Tangan Parpol
- KEDEWASAAN: Deret Angka atau Deret Kematangan EIS (Emosi, Intelektual, Spiritual)?
- Akankah Terjadi Revolusi Indonesia?
- Dilema dan Fenomena Snouck Hurgonje
- Para Remaja: Ayo Kita Lawan Bullying!!
- Berita Basi: Ribut-Ribut IPDN (Kok Akabri Nggak Pernah Ribut yaa??)
- Bisnis IT di Indonesia Tidak Akan Pernah Berkembang?
- Gank Motor Bandung: “Dekati Bukan Tembak Mereka”
- Hidup Jawa Barat!

seharusnya pemerintah memberikan anggaran pembelajan di sekolah2