Terjadi lagi ulah beberapa oknum praja IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) yang fatalnya saat ini menelan korban masyarakat sipil dan terjadi di area publik serta dilakukan pada saat para praja tersebut tidak mengenakan seragam dinasnya plus dilakukan lewat jam malam.
Unek-unek saya dalam posting ini sih bukan untuk menceritakan terjadinya kasus tersebut apalagi memanas-manasi suasana di saat tuntutan pembubaran IPDN meluas di seluruh negeri ini.
Saya hanya ingin bertanya dan membandingkan kultur perwatakan para praja IPDN yang sebenarnya kan adalah orang-orang sipil yang akan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mengurusi masyarakat sipil.
Coba kita bandingkan dengan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan dinas ketentaraan seperti Akademi Militer, Akademi TNI Angkatan Laut dan Akademi TNI Angkatan Udara.
Dalam hal ini saya tidak membandingkan dengan Akademi Kepolisian karena sebenarnya para polisi adalah sipil yang bertugas di bidang keamanan, bukan pertahanan seperti yang lainnya.
Sejak lembaga-lembaga pendidikan ketentaraan dan kepolisian tersebut didirikan dari tahun 1945-an hingga sekarang, hasil pelacakan saya di berbagai media tidak menemukan kasus-kasus kekerasan yang melibatkan masyarakat di luar kesatriyan tersebut oleh para tarunanya.
Sekalipun terjadi tindak kekerasan oleh senior kepada para yunior, biasanya dilakukan proses hukum terhadap para pelakunya. Termasuk kasus terakhir yang menimpa seorang Taruna Akademi Kepolisian dimana proses hukum tetap terbuka hingga proses di pengadilan.
Memang dalam sejarah perjalanan akademi ketentaraan dan kepolisian di Indonesia maupun di seluruh dunia biasanya selalu menelan korban di antara para tarunanya dalam proses pendidikan dan pelatihan disana.
Tapi hal tersebut dapat dimaklumi karena tuntutan beban tugas yang nanti akan dipikul oleh para calon perwira tersebut. Doktrin yang pernah saya kenal dari pengasuh di Sekolah Penerbang adalah “Seorang tentara dalam setiap waktunya adalah pengabdian pada bangsa dan negara. Pada saat kalian dilantik menjadi taruna berarti atribut ketentaraan sudah melekat dan itu berarti harus siap mati kapan saja dalam penugasannya.”
Jadi sangat wajar jika di setiap angkatan selalu ada taruna yang gugur dalam perjalanan penugasannya di kesatriyan. Hal ini tidak memandang mereka anak jenderal atau anak tukang becak.
Hal ini mungkin bisa jadi pertimbangan buat adik-adik yang baru lulus SMA yang ingin mendaftar menjadi taruna Akmil/AAU/AAL. Harus siap mati dik!!! 
Kalau nggak siap mati sih lebih baik masuk ITB saja
Namun yang paling penting adalah fakta bahwa para taruna tersebut selalu menjaga nama baik korps mereka di luar lembaga pendidikan mereka.
Dari hasil penelusuran saya di berbagai media, belum didapatkan fakta yang terkait dengan bentrokan antara taruna akademi ketentaraan dan kepolisian dengan masyarakat.
Paling yang pernah terjadi sih ribut dan bentrokan antara taruna Akademi Militer dan Akademi Kepolisian di Lembah Tidar (kesatriyan Akmil) pada saat pertandingan olah raga taruna.
Itu pun dapat cepat diselesaikan secara tegas dan proporsional. Para pelaku dan pemicu bentrokan mendapat sanksi keras hingga ada yang diproses secara hukum.
Nah, kalau para praja IPDN yang jelas-jelas sipil tapi kelakuannya dan kebringasannya melebihi para taruna Akmil/AAU/AAL apakah pantas?
Mungkin memang sudah sangat mendesak untuk meninjau ulang kepentingan keberadaan IPDN di negara ini. Jika tujuan dibentuknya sekolah kedinasan tersebut adalah untuk membentuk para calon pemimpin sipil dan pamong praja yang berkualitas, mungkin pertanyaan-pertanyaan berikut bisa menjadi renungan untuk kita semua:
- Berapa besar prosentase alumnus APDN/STPDN/IPDN yang menjadi Presiden di Republik Indonesia?
Yang saya tahu sih kebanyakan lulusan ITB dan Akademi Militer - Berapa besar prosentase alumnus APDN/STPDN/IPDN yang menjadi Menteri di Republik Indonesia?
Yang saya tahu sih kebanyakan lulusan UI, ITB dan Akademi Militer - Berapa besar prosentase alumnus APDN/STPDN/IPDN yang menjadi Gubernur di Republik Indonesia?
Yang saya tahu sih kebanyakan lulusan UI, UGM, ITB dan Akademi Militer - Berapa besar prosentase alumnus APDN/STPDN/IPDN yang menjadi Bupati/Walikota di Republik Indonesia?
Yang saya tahu sih kebanyakan lulusan UI, UGM, ITB dan Akademi Militer - Mengapa pada saat konflik di Aceh kemarin sedang panas-panasnya yang menjadi para pejabat camat adalah perwira-perwira militer berpangkat kapten?
Yang saya tahu sih alumnus APDN/IPDN/STPDN selain yang asli Aceh nggak ada yang mau ditempatkan disana - Mengapa bukan alumnus APDN/STPDN/IPDN yang menjadi pejabat-pejabat camat tersebut?
Mana saya tahu, tanya saja Mendagri, Gubernur dan Bupati/Walikotanya - Bukankah mereka sudah menjalani pendidikan ala tentara bahkan menjalani hari-harinya lebih sadis dibandingkan para taruna Akmil/AAU/AAL?
Nah, itu dia.. sangarnya kok cuma di Jatinangor doang.. (apa karena orang sana pada baik banget ya?) - Jadi buat apa itu semuanya?
Seandainya Cliff Muntu dan Wahyu Hidayat bisa menjawab.. tapi kalau bisa ngeri juga, nggak mau ah, ntar tau-tau nanti malam saya didatengin penampakan mereka, hiiii… - Jadi buat apa ada APDN/STPDN/IPDN dengan sistem pendidikan seperti sekarang yang jelas-jelas sudah melanggar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional?
Yaahh, yang beginian sih udah nggak perlu ditanya.. proyek man, proyek… - Apakah kita akan biarkan para pelanggar konstitusi dan hukum itu berleha-leha menikmati sogokan dan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain?
Cuma orang dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata dan nggak berperikemanusiaan yang bisa berpikir seperti itu.. - Apakah masih kurang alasan untuk membubarkan APDN/STPDN/IPDN?
Hahh…?? Nanya kok nggak mutu.. - Berapa banyak nyawa lagi yang harus hilang dari korban keganasan sistem di APDN/STPDN/IPDN?
Nol.. kecuali kalau nyawa manusia sudah tidak ada harganya di negeri ini..
Topik yang mungkin Terkait:
- Nggak Malu Ribut Melulu Ngomongin Hak?
- Ribut-Ribut Blokir Situs Porno
- Membosankan: Ribut-Ribut RUU Pornografi
- Ribut-Ribut Gratis ups.. Gratifikasi
- Bisnis IT di Indonesia Tidak Akan Pernah Berkembang?
- Kenapa Sih Nggak Pasang Link Adsense?
- Kemuliaan Beliau TIDAK Akan Pernah Berkurang!
- Para Mentor & Panutan Bisnis Saya (yang kata orang sih nggak mutu..)
- Kok AKKBB Nggak Membela Bupati Simon Hayon?
- Selamat Tahun Baru 1429H (Heran, kok nggak ada sidang isbat yaa??)
- Para Raja yang Tidak Pernah Bermimpi Menjadi Raja
- Memanusiawikan Pendidikan di Indonesia (Menyambut Hari Pendidikan Nasional 2007)
- Minimnya Pendidikan Politik Etis Formal dan Dampaknya pada Krisis Demokrasi
- Kenapa Nggak Pakai Nama Domain Indonesia?
- Haahhh.. Kamu Nggak Bisa Bayar Qurban?
Bubarkan saja lah IPDN…
That was good thing brother !!!!
it’s true IPDN just like macan ompong bukan macan tidar beraninya bantai yunior yang weaken coba berani berani nyentuh taruna AKMIL habis deh gua yakin banget…..!!!
Tell them do not be hero in the campus be a hero in the battle field not killing own people….
MACAN TIDAR 87 909-557-5954 USA
Sebagai bahan renungan….
STPDN dibentuk tahun 1989, angkatan pertamanya baru dilantik oleh Presiden
RI tahun 1992, berkarir pada jabatan sipil selama 16 tahun yang secara logika konstitusional baru empat kali menjalani kenaikan pangkat. Berarti sekarang cuma menyandang pangkat “PEMBINA” (Golongan Ruang IV/a) yang kalo disejajarkan dengan militer berpangkat “MAYOR” atau di Kepolisian “KOMPOL”…. Mau jadi Bupati? Gubernur? Menteri atau Presiden…? Harus sabar bung, Taruna Akmil seperti Presiden SBY juga tetap sabar dan tabah dalam menjalani kariernya bung… (mari kita menggunakan logika)
Kusus buat “MACAN TIDAR 87 909-557-5954 USA”… Mau adu apa nih…? adu otot atau otak? Berani kan kalo tidak pake senjata..? Kami masyarakat sipil bung… gak punya senjata..!!!
Sekedar tau aja…
Pernah dengar suatu kejadian ………………….???
Tahun 1996 di Istana Merdeka suatu sore tatkala Upacara Penurunan Bendera Parade Senja.
Telah terjadi bentrokan fisik antara Praja STPDN berkekuatan 1 Kompi plus 1 pleton (110 orang dengan 1 Pletonnya Wanita Praja) dengan Taruna AAU yang berkekuatan 2 Kompi plus 1 regu poltar (180 orang) dibantu 1 pleton Paspampres (PM Guntur pada saat itu). Bisa anda bayangkan perbandingan kekuatannya…
Mengapa hal itu terjadi…? Semua itu hanya dikarenakan persoalan “Esprit the Korps” yang harusnya gak perlu bung…
Saya ada ditengah-tengah kejadian tersebut….
Saya hanya mencoba menghimbau…
Marilah kita menjadi Warga Negara yang baik..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mengabdikan hidup ini untuk diri sendiri, keluarga, Bangsa dan Negara, serta agama…..
Bila anda seorang Jenderal… jadilah Jenderal yang baik….
Bila anda seorang Lurah… jadilah Lurah yang baik…
Bila anda seorang Mahasiswa… jadilah Mahasiswa yang baik…
Bila anda seorang Tukang Becak… Jadilah tukang becak yang baik…
Bila anda seorang ibu rumah tangga… jadilah ibu rumah tangga yang baik…
Gunakan akal… Budi pekerti… belajarlah…
Pesan lanjut untuk seluruh Saudara-Saudaraku sekalian…
DENGAN ILMU… HIDUP MENJADI MUDAH, DENGAN SENI… HIDUP MENJADI INDAH, DENGAN IMAN… HIDUP MENJADI TERARAH.
Semoga Allah SWT mencurahkan keselamatan, Rahmat, Taufik serta Hidayahnya bagi kita semua, amin….
@ iboyantaraSTPDN05:
Halo Pak Iboy.. (semoga ini nama asli
)
Jangan emosi gitu dong Pak..
Apalagi sampai menyinggung-nyinggung bahasa “esprit the corps” yang jelas2 idiom khas militer
Terima kasih atas informasi dan himbauannya kepada kami.
Sekalipun dalam komentar Bapak, saya masih belum bisa memahami hal paling inti: “Masih perlukah sekolah kedinasan ala militer bagi para calon pamong praja?”
Salam..
dulu ketua IPDN adalah pak Rudini yang basic_nya beliau adalah seorang militer,,, kemudian beliau menerapkan disiplin ala militer yang kemudian semua posisi di IPDN dimbil alih oleh militer,,, jadi apa salah kami2 yang dibawah ini yang masih menerapkan budaya semi militer,,, IPDN itu lembaga dibawah naungan DEPDAGRI yang notabene adalah pegawai negeri sipil,,, Makanya militer jangan tiba2 memiliki dwi fungsi laksanakan tugas sesuai tupoksinya masing2 yahh,,, jgn akhir2nya menyalahkan kami,,, BHINNEKA NARA EKA BHAKTI,,,,,
@ cha_n_tique:
Halo Ibu..
Terima kasih atas perspektifnya.
Memang ada benarnya bahwa mengubah sebuah budaya adalah proses yang tidak mudah dan akan sangat memerlukan konsistensi semua pihak.
Sebenarnya bukan budaya militernya yang menjadi masalah.
Tapi budaya kekerasannya yang sebenarnya tidak harus diterapkan di lingkungan pendidikan manapun.
Nilai-nilai seperti kedisiplinan dan jiwa corsa yang menjadi fokus pendidikan militer kan nggak harus diterapkan dengan proses gebuk-gebukan.
Mungkin contoh paling sederhana adalah SMA Taruna Nusantara.
Disana proses pendidikan dilaksanakan dengan menerapkan konsep semi-militer.
Tapi kan nggak terjadi gebuk-gebukan dari senior ke yuniornya.
Salam..
ipdn bubar aja…gak perlu kalian bertindak arogan.sok kuat.gak ada relevansinya dengan tugasmu..kalian hanyabersenjatakan pena..cm duduk aja menjadi pemikir ,,bukan pembunuh,,,gak ada manfaatnya sadis dengan juniormu,,sadarlah kalian itu sipil..tentara itu militer,,polisi itu sipil yang dipersenjatai,,knapa kalian perilakunya melebihi polisi dan tentara,,di televisi banyak terlihat ,,para komandan satpol pp di dota kota besar,terlihat arogan dengan masyarakat,,semena mena terhadap orang kecil dalam melaksanalan tugasnya..pengecut,,,bahkan ada sebagian hanya berani duduk2 di mobil dinas sementara anggotanya bersitegang dengan masyarakat..pemimpin apa kalian?????banci..bubarkan aja IPDN ganti aja dengan PRAMUKA,,,
kalo IPDN yg di bubaria se77 aja seeee…. tapi kalo skul pelayaran yg mo dibubarin, klo ngomong ati2 mazzzz jgn asal gerak tuuh mulut…..
apa hub-nya militer dg ipdn, cma mo jadi camat aja pke militer2an sgla. tapi kalo skul pelayaran itu maa kmiliteran harus, karna nantinya kemiliteran ini benar2 diterapkan jika kerja di kapal. bayangin aja sma kapten kpl,perwira,kkm,serang,kerani,kpla koki, smua abk harus hormat jika berpapasan, klo g hormat siap2lah masuk kelaut. karna dilaut kita jaya didarat kita buaya…. itu seboyan militer laut. skjam2nya saya masih lbih kejam yos sudarso. 
@ rootweiler:
Halo (siapa yaaa.. masa nama orang rootweiler
)
Haruskah pendidikan disiplin kemiliteran diterapkan dengan pola kekerasan alias digebukin?
Apakah tidak cukup dengan latsarmil (latihan dasar kemiliteran) berikut penanaman etika maupun keperwiraan?
Apakah tangguh = kejam?
Apakah mentalitas baja = premanisme?
yaiyaallaaaaaaaahhhhhh…….. nma q rootweiler, msa gtw seee ma rootweiler…. rootweiler kan anjin pelacak tpi galak lhooo……. coz q pnya 6rootweiler dirumah…..!!!! or islam bnyk yg bilang najis…. klo qseeee dimakan aja isa abizzz N knyang lhooo…. liat aja kasus marinir di alas tlogo sby.galak2 tooo??? klo g diapa2in ya diem biasa2 aja, tpi nek dah di senggol gwa abisiin…. cypa dlu rootweiler…!!! mz2 klo nyembelih kmbing sblum dimasak ci2pin dlu dagingna mntah2 byar awet muda… hee3…. qska gi7 iik…!!! tpi qjga bkane sumanto lhoo…
yaa enggag bi7laah….!! spt ntuu kamu buya’e rania. hrusna ladsarmil,dikpoltar,samapta,dikpur. itu kaan? hee2….. banyak2 bcnda awt muda lho… ya emang keras seee klo di dunia maritim… tapi yoo gada namane nyakitin ato ngebunuh yunior ntu… iyatooo…. ngmong2 q jga or maritim lhooo……!!! tentara aja g spt itu too kerasna. salam knl aza bwt rania. key tq…….
@ Dwie andjanni:
Halo Ibu (apa Bapak yaa..)
Nggak apa2 bercanda, biar kalau istilah saudara2 saya di Komunitas Akar Rumput dengan “guyon” jadi tambah “guyub” dan “gayeng”.
Masalah kekerasan saya kira sudah standar, tidak ada satupun di antara kita yang bisa mentolerirnya.
aloww semua……
Anda smua benar,saudaraku.Namun yg perlu jd pertimbangan,apa sich pokok permasalahan yg ada ini?qta tdk usah terlalu jauh ngalor ngidul keluar jalur dr topik,ntar gk sampe2 lhoke akar masalahnya ..
Hanya himbauan YaiSemar: Biarlah perbedaan itu ada,kita tdk mgk menyatukan air dg api…air dg minyak…Namun yg penting,bgm caranya agar qta dpt hidup berdampingan dg wajar..bs berfungsi sesuai dg tgs & fungsi azasi masing2 shg tdk perlu lg terjadi intervensi dr pihak lain.. Saya harapkan,masih ada sdkit di hati saudara2ku untuk menyumbangkan pikiran & tenaganya untuk INDONESIA rumah kita,agar ibu pertiwi kita tidak menangis melihat perpecahan putra-putrinya..
Nuwun…
terima kasih untuk semua comment baik ataupun buruk kepada almamaterku…
ga semua yang anda2 bilang itu benar,,, tapi apapun yang anda2 bilang IPDN tetap berdiri kokoh….
ga ada gunanya menghujat ato apalah karena negeri ini masih membutuhkan kami,,,
jadi saran saya yang ngebet bgt buat bubarin IPDN mendingan mencalonkan diri sbg caPres 2009,,, hehehe
@ ocha:
Halo Ibu Ocha,
Semoga ke depan IPDN bisa semakin baik & manusiawi
makanya jangan ada lagi dwifungsi abri/tni…
Bu ocha….gak perlu harus jadi presiden utk membubarkan STPDN…. apa yg dikatakan oleh komentar yg lalu semua benar… tdk ada gunanya stpdn itu berpendidikan ala militer. toh kalian tidak akan berhadapan langsung dgn musuh negara kan atau berhadapan lgs dgn penjahat kelas kakap. kalau disiplin militer nya yg digunakan sih boleh – boleh saja. sejauh yg saya tahu bahwa seluruh pejabat daerah bisa di pegang oleh siapa saja dan dari kalangan mana saja,,, yg penting rakyat mendukung mereka…kesalahan terbesar dari kita adalah… mengikut sertakan STPDN dalam kegiatan taruna AKABRI….Latsitarda nusantara….. pada tahun-tahun awal latsitarda… banyak Praja STPDN yg jd sansak hidup bg taruna AKABRI….. lalu akhirnya oleh senior-senior mereka diajarkan supaya kalau jadi sansak harus yg kuat….. tp akhirnya jadi kebablasan…apa yg kalian ingin buktikan…saya rasa kalau untuk memegang pulpen dan kertas gak perlu harus berpendidikan militer…
betul, ga perlu jadi presiden buat menurunkan atau membubarkan, mahasiswa juga bisa menurunkan seorang presiden, apalagi hanya membubarkan instansi, jadi ga perlu nunggu ‘gusdur’ baru untuk menghilangkan salah satu departemen negara kita
Tapi akhir2 ini mahasiswa juga dah kehilangan kontrol, selesai buat pilem porno sekarang buat pilem perang, besok buat pilem apalagi ya? hehehehe. Kita semua mantan mahasiswa, tapi prasaan dulu mahasiswa baik dan berbudi deh, ga seperti sekarang ini.
Dulu ada kalimat seperti ini klo ada yg berkelahi ‘eh.. kalian jangan berkelahi kayak tukang becak lah’.
Sekarang tukang becak ngomong ‘jangan suka berantem kayak mahasiswa dong’
Simpulannya sih, mari bersama-sama mencari solusi yang baik, semua bidang atau hal ada sisi gelap dan terangnya, n that is a balance system, like yin n yang, siang dan malam, terang dan gelap.
Apapun pendapat anda tentang APDN/STPDN/IPDN, bagi saya yag terpenting kita JANGAN menghujat,atau benci almamater orang.. kita semua putra-putri bangsa… ga perlu saling menjelekkan orang lain.. biar bagaimanapun…
APDN/STPDN/IPDN adalah Institut ternama di Bangsa ini.. Wajarlah jadi pantauan atau lirikan masyarakat… memang kejadian2 Pemukulan yg mengakibatkan kematian yg pernah melanda di Lembah Manglayang telah menggoyangkan IPDN.. ini smua adalah Proses pendewasaan
bagi IPDN..
ibarat pepatah SEMAKIN TINGGI SEBATANG POHON, MAKA SEMAKIN KENCANG PULA ANGIN BERTIUP PADA POHON TERSEBUT.. itulah IPDN sekarang…
jadi,apapun cerita tentang IPDN, itu semua adalah ujian.. APDN/STPDN/IPDN adalah satu jiwa!! kalian boleh ga suka sama APDN/STPDN/IPDN, tapi ingat!!! kami semua adalah Pamong di negeri ini.. kalau anda bilang kami ga ada yg jadi Pejabat tinggi di negara RI, maka ANDA SALAH!! kami masi berusia dini.. Belum saatnya kami tampil di ring 1. TUNGGU TANGGAL MAINNYA BOS…!!
Semua ada saatnya…
BRAVO APDN/STPDN/IPDN…!!!! BHINNEKA NARA EKA BHAKTI!! PRAJA!!!
bagi almamater lainnya saya juga berharap anda semua bisa sukses.. MARI SAMA2 BERKARIR UNTUK BANGSA DAN NEGARA TERCINTA INI…
peace..
MATA masyarakat Indonesia tertuju pada layar kaca. Hampir semua channel televisi menayangkan tindakan kekerasan di IPDN. Banyak respon spontan ketika melihat tayangan kekerasan yang terjadi di lembaga yang mencetak kader pamong tersebut. Ada yang kejut kaget, ada yang memaki, ada ibu-ibu yang menutup mata, tidak tega melihat perlakuan tidak manusiawi. Sontak saja, masyarakat marah, emosi menuntut IPDN dibubarkan,.tangkap para senior dan menghukum seberat-beratnya para praja yang melakukan tindakan kekerasan. Bahkan ada yang memberi input agar masyarakat jangan dipimpin oleh para purna praja/alumni STPDN/IPDN.
Cerita Wahyu Hidayat belum pupus dari ingatan, kini timbul kasus baru dengan tewasnya Cliff Muntu. Ibarat belum kering sisa tetesan air mata kini terpaksa menangis lagi. Wahyu, Cliff , adalah adik-adik kami yang telah mengorbankan nyawa sia-sia karena ulah senior mereka. Ini realita tragis alias tragedi kemanusiaan dan bukan sekadar ceritera dongeng.
Sebagai alumnus, kami sadar, kami akui ada tindakan kekerasan di almamater kami. Era telah berubah, keterbukaan harus dipaparkan agar jangan lagi ada korban kekerasan di almamater kami. Mungkin setiap purna/alumni bisa berkisah tentang apa yang dialami, karena kami adalah saksi dan mungkin korban dari sistem yang telah lama bercengkerama di almamater kami. Ketika hidup dalam sistem, kekerasan dianggap sebagai bagian dari proses pembinaan walau sesungguhnya melanggar bahkan menginjak hak hidup sebagai manusia. Jika masyarakat pedih karena tindakan kekerasan di almamater kami, mungkin kami merasakan lebih pedih karena hampir semua kami pernah mengalami tindakan fisik seperti itu baik memukul maupun dipukul. Namun kami meyakini, bahwa tidak semua senior berperilaku kejam seperti itu. Setiap angkatan IPDN punya ceritera, ada senior yang terkenal kecam, brutal, namun ada pula yang baik dan kami pun yakin bahwa tindakan kekerasan yang terjadi di STPDN/IPDN membuktikan bahwa ada yang tidak beres dalam sistem di almamater kami.
Sejarah kekerasan di IPDN
Ketika penyatuhan APDN Daerah secara terpusat, ada tiga candradimuka yang mendidik para praja dari seluruh Indonesia ketika itu. Ketiga Candradimuka itu masing-masing APDN Malang, APDN Semarang, dan APDN Bandung. APDN Malang dengan sedikit gaya militernya, Semarang dengan gaya disiplin tanpa kekerasan, tapi Bandung dengan sistem pendidikan kekerasan karena para prajanya waktu itu diajarkan olah raga wajib boxer alias tarung bebas. Tak pelak,para praja baru dari berbagai daerah di Indonesia dibina secara keras, ajang uji coba bela diri boxer para seniornya. Inilah awal mula lahirnya kekerasan fisik di almamater kami IPDN. Kekerasan tersebut semakin subur dari waktu ke waktu akibat diproteksi oleh sistem yang tertutup, sistem dikendalikan oleh manusia yang tidak memahami filosofi kepamongan, maka praja sendiri tidak menyadari dimana seharusnya mereka berpijak.
Ketika muda praja (tingkat I), kami hanya bungkam dan menerima semua perlakuan senior tanpa protes (voice of the voiceless). Ketika madya praja (tingkat II) masih mendapat tekanan dari senior (nindya praja/tingkat III) alias hidup tak enggan mati tak sudi, nindya praja (tingkat III) pun masih mendapat tekanan dari wasana praja (tingkat IV). Pertanyaannya adalah, apakah sekolah calon birokrat profesional harus dididik dengan cara kekerasan?
Termakan doktrin militer?
Tak bisa dipungkiri, IPDN lahir dari ide dan gagasan tokoh militer (Pak Rudini almarhum). Tujuan mulia, namun implementasi filosofinya menyimpang dari tujuan. Doktrin militer ketika itu “Mencari orang pintar banyak, namun mencari orang yang berdisiplin sulit.” Maka untuk mendisiplinkan praja harus benar-benar ditegakkan aturan dengan sejumlah sanksi yang harus ditanggung. Pendidikan semi militer akhirnya melahirkan interpretasi yang beragam “ABRI gila atau Gila ABRI”, itulah makna semi militer.
Selama dua kali kepemimpinan pertama Ketua STPDN, keduanya dari lingkungan TNI baik AU maupun AD, dan selama itu pula kekerasan sudah merupakan bagian dari proses pembentukan fisik dan mental praja. Dalam persoalan ini, jelas para mantan petinggi STPDN/IPDN tidak boleh saling melempar kesalahan, baik itu dari jajaran sipil maupun militer.
Bahwa kesalahan yang terjadi adalah kesalahan kolektif. Selaku alumni, kami mengakui bahwa disiplin penting, namun jangan disiplin dijadikan panglima sementara aspek lain baik skill maupun knowledge dikesampingkan. Tindakan kekerasan yang terjadi tidak bisa dilihat dari salah satu sebab semata (monocausal). Bahwa ada sejumlah ketidakberesan dalam sistem: faktor kepemimpinan (leadership), faktor kualitas, kualifikasi dan psikologi dosen dan pengasuh, faktor kesejahteraan, bahkan penegakan hukum (law enforcement) bagi pelaku tindakan kekerasan. Yang lebih sadis, IPDN dikonotasikan sebagai “Guantanamo”-nya Indonesia. Sebagai alumni, kami perlu berbicara bahwa realita kekerasan di IPDN harus segera diakhiri. Reaksi masyarakat adalah wajar, logis, dan patut di beri apresiasi positif. Cukup kami yang merasakan.
Sistem pendidikan
Penerapan sistem pendidikan yang berlaku di IPDN menggabungkan ketiga aspek baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik dengan konsep JARLATSU(Pengajaran, Pelatihan, dan Pengasuhan). Setiap lulusan diharapkan memiliki kapasitas intelektual yang memadai, keterampilan yang cukup, serta kepribadian yang bisa dijadikan teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika dilihat dari proporsionalitas serta komposisi ketiga aspek tersebut, maka seharusnya sistem pengajaran harus menjadi prioritas sesuai tuntutan kebutuhan zaman yang mengharuskan seorang birokrat haruslah profesional dalam menjalankan tugasnya. Apalagi, di era kompetisi saat ini membuka peluang bagi siapa saja untuk bersaing secara sehat. “Masa depan hanya berada di tangan generasi muda yang siap baik secara IQ, SQ maupun EQ”.
Satu pertanyaan serius, apakah setiap lulusan IPDN bisa mencapai puncak karier dengan golongan IV E atau dengan jabatan karier tertinggi di daerahnya? Sama halnya, apakah Semua lulusan AKABRI mencapai pangkat jenderal di penghujung kariernya? Bahwa sekolah kedinasan hanyalah peluang, bukan jaminan hanyala kata bijak yang harus direnungi.
Disini setiap alumni IPDN ditantang dan dituntut untuk berkiprah dan membuktikan secara profesional jika ingin disebut sebagai kader birokrat masa depan. Tindakan kekerasan yang dipertontonkan jelas tidak sesuai dengan visi menciptakan kader pamong yang profesional. Perlu ada tindakan/aksi nyata secara fundamental untuk mengubah sistem yang berlaku di IPDN. Menciptakan kader dengan otot akan melahirkan pemimpin yang otoriter, namun jangan pula menciptakan kader dengan elusan manja karena dia akan menjadi sampah masyarakat. Kita sepakat bahwa apapun alasan, penegakan disiplin adalah wajib namun jangan dengan aksi kekerasan.
Beberapa permasalahan
Mencermati kasus kekerasan di IPDN, perlu disimak beberapa masalah mendasar yang berpengaruh terhadap sistem di lembaga tersebut dari beberapa aspek, pertama, leadership. Setiap ketua STPDN/IPDN memiliki warna kepemimpinan yang berbeda berdasarkan masa dan kondisi zaman yang berbeda pula (orde baru dan orde reformasi) serta orientasi kepentingan yang berbeda. Dua kepemimpinan pertama Ketua STPDN (sebutan waktu itu) berasal dari TNI masing-masing Brigjen Sartono Hadisumarto (TNI-AU) dan Mayjen IGK Manila (TNI-AD).
Doktrin yang digunakan “mencari orang pintar banyak, sedangkan manusia yang berdisiplin sulit” sehingga pembinaan praja lebih fokus pada aspek pengasuhan dan mengesampingkan faktor pengajaran maupun pelatihan. Ketika dipegang oleh TNI, jelas akan berbeda pendekatan sistem baik pendekatan kekuasaan (security approach) dengan sistem garis komando dan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan penekanan pada aspek relasi sipil yang humanis. Pendekatan kekuasaan dengan sistem garis komando jelas bertentangan dengan pendekatan kepamongan yang lebih bernuansa keteladanan sebagai abdi masyarakat.
Kedua, orientasi kepentingan. Faktor berikut adalah orientasi kepentingan. Patut diakui bahwa sejak pendirian institusi STPDN/IPDN, banyak anggaran mengalir ke kantong institusi tersebut. Tidak heran ketika terjadi kasus Cliff, DPR RI menyebutkan bahwa dana Rp 150 miliar yang sedianya dialokasikan bagi lembaga tersebut akan dievaluasi kembali. Artinya, anggaran yang ada di lembaga tersebut merupakan lumbung sehingga berpeluang untuk memperkaya diri seseorang atau sekelompok mafia terselubung.
Sementara di lain pihak, anggaran sebesar itu tidak realistis dengan kebijakan memotong gaji praja guna mendukung kelangsungan hidup lembaga tersebut. Sesuatu yang kontra produktif dengan realita. Sejak awal pendirian, orientasi memperkaya diri dengan mengeksploitasi anggaran STPDN/IPDN telah menjauhkan aras dan tujuan mulia dari proses pendidikan yang akan diwujudkan. Ini ironis tapi realistis.
Ketiga, pengasuh. Pengasuh yang direkrut di lembaga STPDN/IPDN memiliki beberapa kelemahan, yakni :
* Tanpa melalui proses rekruitmen yang kredibel. Menjadi pengasuh hanya sekadar merekrut tanpa ada suatu persyaratan atau kriteria baku yang jelas dengan melihat berbagai aspek seperti: recording prestasi akademik, sikap mental dan kepribadian, prestasi selama mengabdi di daerah maupun seleksi psikologi yang mengatakan bahwa secara emosional yang bersangkutan matang dan memenuhi syarat untuk menjadi seorang pengasuh. Yang menjadi pengasuh adalah alumni yang stres di daerah alias tidak dipakai, lalu ingin pindah ke Depdagri dan institusi STPDN/IPDN hanya dijadikan sebagai tempat transit/singgah (karena persyaratan pindah Depdagri apabila sudah mengabdi sebagai pengasuh selama minimal 2 tahun).
* Salah satu syarat utama yang harus dimiliki seorang pengasuh adalah aspek keteladanan. praja selalu mencari figur keteladanan ketika aturan sebagai panglima. Artinya, kalau pengasuh mengharapkan praja tepat waktu dan disiplin maka pengasuh harus lebih disiplin dan tepat waktu. Kalau praja dilarang merokok maka pengasuh harus pandai untuk tidak merokok di depan praja.
* Kesejahteraan pengasuh. Akibat kesejahteraan yang dianggap kurang memadai (padahal dana tersedia), banyak pengasuh mencari sampingan yang sesungguhnya menodai kapabilitas dan eksistensi kepengasuhannya. Ada pengasuh yang memberi perlindungan kepada praja ketika praja melakukan deviasi dengan sejumlah imbalan uang, menjadi calo ketika penerimaam calon praja (Capra), menyiapkan rental mobil bagi praja padahal praja dilarang mengendarai kendaraan. Ini kondisi yang kontradiktif dengan tuntutan normatif yakni PERDUPRA (Peraturan Kehidupan Praja) yang berlaku dalam institusi STPDN/IPDN.
Keempat, pelatih. Dalam rangka mewujudkan skill yang profesional bagi seorangpamong melalui bidang pelatihan, maka sangat diharapkan adanya tenaga pelatih yang benar-benar profesional. Realitanya, pelatih yang direkrut pun tanpa proses yang kredibel, matang dan sesuai dengan bidang kompetensinya (the wrong man on the wrong place) alias masih di bawah kemampuan rata-rata. Bahkan tenaga menza atau tukang dapur diangkat menjadi pelatih. Padahal pelatih yang dibutuhkan adalah pelatih yang profesional yang ditandai dengan sejumlah kriteria yang ketat, sehingga praja memiliki bekal skill yang memadai sebagai bekal saat pengabdian di lapangan. Lokus pelatihan seringkali diarahkan pada aspek yang kurang strategis sehingga dijadikan sebagai ajang rekreasi semata. Penekanan bidang pelatihan hendaknya lebih fokus pada pelatihan komputer dan bahasa Inggris sesuai tuntutan perkembangan ke Zaman.
Kelima, pengajar /tenaga dosen. Tanpa meremehkan para pengajar/tenaga dosen kami yang ada di STPDN/IPDN, perlu kita jujur mengatakan bahwa tidak semua tenaga dosen STPDN/IPDN memiliki kualifikasi yang memadai (artinya ada juga yang memiliki kualifikasi bagus). Bahkan ini gejala yang hampir berlaku di setiap lembaga pendidikan, bukan hanya di STPDN.
Namun mengingat bahwa STPDN/IPDN adalah lembaga khusus yang mencetak para birokrat muda, maka sangat diharapkan tersedianya tenaga dosen yang memiliki nilai lebih dalam aspek intelektual bagi proses pembentukan intelektual praja. Realitanya, para dosen STPDN/IPDN pada awalnya direkrut dari para alumni APDN daerah tanpa melalui proses rekruitmen dengan basis kompetensi. Bahwa kemudian ada beberapa yang mengembangkan ilmu dan kemampuan akademik di perguruan tinggi lain itu lain ceritera. Dampak dari realita tersebut adalah para praja kurang memperoleh bekal ilmu yang cukup ketika selesai dari lembah manglayang, tempat mereka dididik. Apalagi, ada segelintir dosen dengan ilmu out of date jelas tidak mampu menyesuaikan dengan evolusi sosial yang dinamis dan kontinu ini.
IPDN dibubarkan?
Reaksi yang dilontarkan banyak kalangan agar IPDN dibubarkan adalah hal wajar dan bisa dipahami, mengingat bukti empirik tewasnya beberapa praja. Siapapun yang menyaksikan tayangan kekerasan di IPDN langsung terbentuk opini emosionalnya, dan segera bereaksi agar IPDN segera ditutup.
Bagi kami para purna/alumni STPDN/IPDN, realita ini perlu dilihat secara komprehensif, terutama menyangkut eksistensi lembaga tersebut bagi masa depan birokrasi bangsa ini. Bahasa bijak yang tepat adalah “Jangan membakar lumbung jika yang dicari hanya seekor tikus”.
Guna memperkuat argumen kami, kami secara terbuka meminta adanya evaluasi secara transparan dan jujur, tentang eksistensi para purna/alumni IPDN oleh para user/pengguna di lapangan “apakah memberi nilai tambah yang positif (sikap dankinerja) ataukah setelah tamat para purna praja bertingkah dan bertindak layaknya seorang pembunuh?
Kajian evaluasi tersebut bisa dijadikan in-put sekaligus referensi berharga bagi para pengambil kebijakan guna mempertahankan atau membubarkan almamater kami. Evaluasi tersebut sekaligus dijadikan momentum berharga bagi para alumni STPDN/IPDN untuk berbenah diri, manata karier guna perbaikan ke arah yang lebih baik. Secara rela, sadar dan ikhlas kami para purna/alumni STPDN/IPDN siap untuk tidak dipakai apabila kinerja, perilaku, dan skill kami memang benar-benar tidak menampakkan hasil yang positif.
Kami juga harus mengakui jika ada alumni dari perguruan tinggi lain yang bisa membuktikan kapasitasnya melebihi kami. Bahwa tidak perlu ada lagi sekat-sekat tandingan dengan latar belakang alumni, membangun bangsa dan daerah ini butuh kerja sama dengan semua pihak, dengan semua komponen. Berkompetisi secara sehat adalah kata kunci. Knowledge is power. Siapa menguasai ilmu pengetahuan maka dialah yang berhak mendapatkan yang terbaik, karena muara akhir dari pelayanan birokrasi adalah untuk melayani masyarakat secara profesional.
Suara Inu Kencana
Inu Kencana adalah dosen yang baik di mata praja dan alumni purna praja walau bukan yang terbaik. Sebagai peniup pluit (whistle blower) yang mengungkap segelintir bukti tindakan kekerasan di IPDN perlu diberikan apresiasi positif. Para alumni tidak risih dengan statement Pak Inu karena kita hidup di era demokrasi, bukankan filosofi dasar demokrasi adalah menghargai perbedaan? Perbedaan pandangan antara Pak Inu dengan segelintir petinggi IPDN mengindikasikan ada rivalitas tidak sehat di sana dan memang sudah ada sejak lama. Namun ada beberapa penyataan yang sedikit emosional dan bernuansa tendensius serta balas dendam yang dikeluarkan Pak Inu. Contohnya: ada data tentang jumlah kematian praja 34 orang, ada juga tentang free sex di IPDN. Kami mengharapkan agar data-data tersebut perlu dikaji dan diteliti lagi kebenarannya, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang keliru dikalangan purna praja STPDN/IPDN dan dimata publik. Kami sangat yakin, bahwa jumlah kematian praja akibat tindakan kekerasan tidak sebanyak itu. Para alumni dari setiap angkatan siap bersaksi. Tentang free sex di IPDN, kami tidak pungkiri bahwa pernah terjadi kasus Aborsi yang menyebabkan kematian wanita praja namun sanksi pemecatan telah diberikan pada pasangan praja yang bersangkutan. Ini bukti empirik dan kami akui serta sadari itu.
Praja IPDN eksklusif?
Semenjak lulus dari bangku SMA, kesempatan yang sama diberikan seluas-luasnya bagi setiap tamatan SMA baik anak petani, nelayan, pejabat,pengusaha,dll untuk bersaing secara sehat agar diterima di lembaga STPDN/IPDN. Ini pertanda, bahwa sejak proses rekruitmen tidak ada dikotomi terhadap latar belakang kehidupan calon praja yang bersangkutan. Siapa saja bisa diterima asalkan memenuhi kriteria dengan proses seleksi yang ketat. Bahwa para lulusan seleksi nantinya adalah anak-anak pilihan daerah merupakan hal yang patut dibanggakan, namun tidak harus bersifat eksklusif di mata publik. Bahwa pilihan sekolah dan berkarier tidak selamanya harus menjadi PNS. Banyak peluang lain yang lebih menjanjikan.
Dan bagi kami, para calon praja yang dinyatakan lulus diterima di IPDN adalah bibit-bibit unggul pemerintahan yang harus dibina dan dijaga secara baik bukan dengan kekerasan fisik demi melahirkan kader masa depan yang profesional, sehingga mampu membawa bahtera pemerintahan ini sesuai filosofi “pemerintahan hadir untuk mengayomi dan melayani masyarakat dengan hati karena adanya Pemerintah karena ada masyarakat”. Dengan kejadian kekerasan sebagaimana dalam tayangan media elektronik, menjadi pertanyaan para orang tua atau para lulusan SMA “Untuk apa bersekolah di IPDN?” Guna menjawab keraguan masyarakat, kita sepakat untuk melakukan penataan ulang (re-arrangement) secara fundamental terhadap pelbagai persoalan yang terjadi di lembaga IPDN. Dan Kami selaku purna/alumni siap mendukung perubahan itu. Apa yang sudah terjadi adalah pengalaman buruk dan pengalaman buruk tersebut adalah guru yang terbaik (experience is the best teacher).
* Penulis, purna praja STPDN 2005 (NB : STPDN/IPDN merupakan gabungan dari APDN-APDN daerah yang baru berdiri 1992 tolong direnungkan kembali)
berikut tulisan2 yang berhubungan ma topik di atas,,,”penyebab lahirnya budaya kekerasan di STPDN/IPDN”…berkaitan juga ma komentar saudara ELzar…jadi supaya kita tahu….akar permsalahanya dari mana,,dan kenapa bisa terjadi kekersan di kampus Itu….dan supaya kita bisa melihatanya dengan lebih komprehensif….
—Tulisan Pertama—-
Pada saat APDN daerah sedang mengalami perkembangan pesat dan mengembirakan, tetapi suasana di dalam Depdagri justru sebaliknya. Dalam waktu permulaan dasawarsa 90-an dalam pikiran Mendagri (Pur.Jenderal) dan Sekjen Depdagri waktu itu (Mayjen), mengenai APDN, mereka punya perbedaan lain, hanya ada satu di Indonersia. Dan satu-satunya APDN akan dibangun oleh Depdagri, mengganti yang lama. Kemudian pada tahun 1990 IPDN (masih APDN) sudah siap untuk dibuka.
Setelah itu gedung-gedung IPDN sudah selesai dibangun di Jati Nangor, Sumedang, Jawa Barat. Gedung-gedung dan komplek yang dbangun sangat bagus dan luas (150 ha) dengan pembiayaan dari 27 provinsi se-Indonesia. Maka secara resmi IPDN dibuka, dan secara resmi pula APDN dinyatakan ditutup. Di dalam pikiran mereka, IPDN nanti akan menjadi seperti AKABRI. Dan nanti juga akan menjadi lembaga kebanggan mereka, karena IPDN dibentuk dengan mengadopsi AKABRI.
Rektor yang pertama di IPDN (dulu direktur) adalah seorang ABRI (Brigjen), rektor yang kedua juga seorang ABRI (Mayjen). Pejabat dan pengasuhnya banyak diambil dari ABRI dengan mengadopsi pola pembinaan AKABRI, membuat nuansa militer sangat terasa di lingkungan kampus IPDN. Bahkan para praja sempat ditempatkan di koramil-koramil dan beberapa lulusan IPDN angkatan atu ada yang berpangkat Letnan II dan menjadi komandan-komandan di mana mereka ditempatkan.
Perubahan situasi di Indonesia (reformasi 1998) menyebabkan berkurangnya jabatan yang dipegang ABRI termasuk di IPDN dan seterusnya. Akan tetapi, perubahan kepemimpinan dari pejabat militer ke pejabat sipil di IPDN sama sekali tidak berubah dalam pola-pola pembinaan.
Para praja masih tetap menjalani latihan-latihan yang keras, kadang-kadang terlalu keras. Sampai sekarang banyak masyarakat yang menghendaki agar IPDN ditutup atau masih diteruskan tetapi harus dirubah pola-pola pembinaannya.(sumber= http://nonieanggraini.wordpress.com/2008/04/13/asal-mula-budaya-kekerasan-di-ipdn/)
—tulisan ke dua—-
Bangsa Indonesia itu gampang..saja sebenarnya mas…(seperti kata Gus Dur)
Sebagian besar masih mengikuti perilaku yang menjadi teladannya….(bukankah ikan membusuk mulai dari kepalanya)..no offense,..just an analogy.
Penggunaan atribut militer dalam sekolah kedinasan tidak terlepas dari doktrin yang ditanamkan oleh “oknum” (tapi ini banyak lho…he he he) pada saat itu dan akhirnya melembaga dan berujung jadi membudaya dan akhirnya mendarahdaging. Tidak mudah mengubah budaya yang telah begitu lama tertanam.
Contoh sederhana: Anda yang baru saja masuk kostrad…kemudian tiba2 karena sesuatu hal (mudah2an tidak pernah terjadi)..kemudian atribut Anda dilucuti. Padahal itu adalah identitas diri dan harga diri Anda sebagai tentara…..akankah Anda serta merta berperilaku sebagaimana masyarakat sipil biasa?…Fakta membuktikan…banyak sekali mantan anggota atau purna sulit sekali untuk mengubah perilakunya sebagaimana masyarakat biasa (ordinary people). Masih banyak atau bahkan terlalu sering terlihat menggunakan atribut militer..walau sudah bukan anggota militer. Bahkan perilaku, ucapan, dan sikap masih sama seperti ketika menjabat sebagai anggota. Fenomena ini menghinggapi semua kalangan mulai dari mantan atau purna tamtama, bintara dan juga perwira. Bahkan mereka-mereka yang dulunya adalah sang penyandang bintang…(Silahken baca ulasan: http://www.ranesi.nl/arsipaktua/indonesia060905/geliat_baru_jen_pur070516)
Well…..
Pemakaian atribut militer pada sekolah2 kedinasan tidak terlepas dari sejarah yang melingkupi pembentukan sekolah2 tersebut. Pada masa lalu (bukan jaman Diponegoro lho )..definisi kedisiplinan, militansi, dan loyalitas kepada “atasan” adalah kedisiplinan, militansi, dan loyalitas yang dianut tentara. Ini tidak mengherankan karena sebagian besar pejabat, terutama pada instansi2 strategis, diisi oleh tentara yang dikaryakan atau istilahnya saat itu dwifungsi. Tentara harus ada dimana2 disemua lini pemerintahan, dunia pendidikan, dan bahkan unit usaha strategis (BUMN dan Swasta). Salah satu akibatnya, masa orientasi siswa sekolah kedinasan lebih pada muatan pembentukan atau boleh dikatakan indoktrinasi dunia tentara pada masyarakat sipil. Terlebih lagi pendidik-pendidiknya pun berasal dari kalangan tentara. Memang kelihatan aneh, tapi itulah kenyataannya.
Kasus IPDN dulu STPDN dan sebelumnya APDN.
STPDN dibentuk pada masa Jend (Purn) Rudini (Mantan KSAD) yang saat itu menjabat sebagai Mendagri. Rektor/ketua STPDN pertama, kedua, adalah dari kalangan militer. Bahkan beberapa pihak yang ikut membidani STPDN pun juga mengatakan bahwa STPDN menjiplak AKABRI ( please,..CMIIW). Saat ini pendidikan pertama seorang taruna STPDN adalah latdasmil. Kemudian pada tingkat akhir mereka pun dilibatkan dalam Latsitarda bersama taruna dari AKABRI. Jadi sangat tidak mengherankan jika mereka mencitrakan diri laksana tentara yang pegang bedil.
FYI guys, sampai dengan saat ini beberapa perusahaan yang jelas-jelas swasta dan profit oriented yang tidak ada sangkut pautnya dengan menarik picu bedil dan menghunus sangkur, mereka mengirimkan karyawan barunya (pria dan wanita) ke pusdik2 tentara dan polri. Mereka dididik oleh gumil yang biasa mendidik dan mengindoktrinasi tentara. Why?
Merubah budaya militerisme di masyarakat Indonesia bukan perkara mudah. Perlu persuasi yang konsisten dan ada teladan yang bisa jadi panutan. Akan sangat membantu jika datang dari kalangan militer sendiri dengan melakukan hal2 yang sederhana saja. Misal: janganlah mentang2 tentara kemudian melanggar lalu lintas dengan tidak memakai helm, mengendarai kendaraan bodong, memasang atribut2 militer di kendaraan agar disegani polantas (baca= ditakuti),…atau naik angkutan umum tidak mau bayar,…menjadi backing tempat2 tak bertuhan dll….
Seperti pesan sang Jenderal:…Baik-baiklah kepada rakyat. Karena Anda adalah tentara rakyat.
Sebenarnya kalau Anda atau mungkin juga gw….merenung sedikit saja akan mengerutkan dahi melihat keganjilan di masyarakat. Jauh sebelum hingar bingar kasus STPDN ataupun IPDN, ada fenomena menarik yang hanya terjadi Indonesia (CMIIW), yaitu tentara/polisi gadungan dengan berbagai atribut dan pangkatnya dari tamtama sampai perwira. Mengapa ini terjadi?
Jawaban gampangnya mungkin karena begitu mudahnya mendapatkan barang2 tersebut di pasar. Tapi,…secara sosiologis jawabannya lebih jauh dari itu…..Gw yakin Anda dan semua pembaca mengetahuinya….
Salam dari gw yang lagi piket malam,
Satpam Jokono
(sumber = http://www.tni-au.mil.id/forum/fb.asp?m=15281)
dari tulisan diatas ada sudah bisa menyimpulkan sendiri…..why,,,,,why….why….???
Di ITB ada yang mati/mampus yaitu seorang mahasiswa bernama Dwiyanto Nugroho karena Ospek dibunuh seniornya, ayooo…. apa yg bisa dibanggakan dari ITB, sama aja bung di ITB siksa menyiksa itu malah Lumrah sbg kegiatan kemahasiswaan & banyak para Alumni ITB yg jadi Biang Kerok Koruptor negeri ini seperti Rahardi Ramelan dkk, dasar orang ITB Bajingan Tengik …
Oi om Boymuda,
untuk kasus Dwiyanto, kalo menurut saya (mahasiswa ITB), kasus itu terlalu dibesar-besarkan pers, terutama untuk kata ‘penyiksaan’… karena jelas, itu tidak ada.
ospek memang ada, tapi menyiksa ‘setau’ saya yang menggunakan fisik itu tidak ada…
kl dicontohkan, “kegiatan pemukulan itu tidak ada”… jadi, alm.Dwiyanto ini pergi lebih karena ke arah fisik beliau yang tidak kuat.
…walaupun begitu, saya harus mengakui kalo ITB yang dulu memang mempunyai ospek yang ‘keras’ untuk beberapa himpunan jurusan (ingat ya, ada kata beberapa)… tidak semua jurusan ber-ospek keras; jadi jangan disama ratakan…
kl untuk alumni ITB, perlu diingat lagi, ada kata ‘banyak’… tidak semua yang seperti itu, banyak juga alumni ITB yang baik dan tidak menjadi biang kerok koruptor;…
yah, poinnya, jangan disamaratakan lah kami-kami ini yang tidak korupsi sebagai ‘bajingan tengik’ juga…
Barusan liat berita di Teve…..seorang Praja IPDN tewas setelah nenggak oplosan…
ckckckckckck….
*lanjutin ngracik bumbu opor…buat jualan
$bakul desa :soal masalah tsb itu hanya eks IPDN yang telah dipecat jadi yang besar – besarin itu media aja……
IPDN gak bisa dibubarkan karena inilah sekolah kepamongan,ketika seorang peneliti IIP melakukan penelitian di 17 provinsi mngenai kesan pemerintah daerah tettg purna IPDN…100% mnyatakan puas dengan dgn kinerja dan produktivitas para purna praja,,mmg IPDN blum ada yg mnjdi presiden tpi yg mnjbat sbgai kepala daerah khususnya bupati serta pejabat strategis di setiap daerah itu banyak bagai semut….
khusus untuk semi militer itu membina kedisiplinan praja..loyalitas dan kerespekan..coba nada lihat apa pernah IPDN itu melakukan tindakan anarkis secara terorganisir sprti mahasiswa2 dri university yg lain…????
apa pernah praja membakar BAN…????gak pernah boz…karena kami itu mempunyai etiket..
tindakan anrkis di dlam kampus itu hnya oknum gak da dlm kurikulum dlm pembinaan praja,yg melegalkan aksi tersebut…jgn pernah mngegeneralisasikan sesuatu yg khusus…contoh:anak – anak SMA skrg banyak yg dah gak perawan,apakah sepupu atau adik anda yg sma juga bisa dibilang dah gak virgin??apa kalian mngerti analogi saya..???
n ingat suatu hal…terkadang seseorang harus mempergunakan cara binatang untuk memanusiakan manusia,agar manusia tersebut sadar kalau dia adlah manusia…PAHam?????
kalian semua yang menyinggung stpdn goblok semua… kalau otak bodok gak usah urus institusi lain.. urus aja institusi kalia aja… jangan sok menilai kalian yg benar.. mau jadi presiden kek,menteri kek itu semua tdergantung garis tangan,, emang kalian bisa jd presiden… gak mengerti urusan pemerintahan aja sok mau jd presiden,, hasilx ya lht aja skrg presiden dr militer, akhirnya melahirkan gayus2 yang mukanya seperti kalian semua…GOBLOK!
@gosi:
Berarti kalau dari militer goblok dong?
Serius nih sama komentarnya?
jangan membanding – bandingkan sekolah kedinas ama militer ok Distpn banyak yg udah meninggal tp kan kalian gak th kenapa, apa dan bagai mana bisa terjadi…sebab kalian gakl hidup didalam kampus itu
militer sebelum masuk sekolah mereka membuat surat mati ditanda tangani diatas matrai jadi bila terjadi sesuatu orang tersebeut baik keluarga pemerintahan dan lain2 tidak bisa menyalahi institutnya
sehingga jangn membandingkan sebelum hidup di dunia sekolah kedinasan
emang di IPDN udah kelewatan tp sekolah lain ada lo tp gak keespos aja klu main buka-bukan si semua baik sekolah kedinasan maupun tidak ada juga yg meninggal
yg gak ngerti cari dulu deh informasi yang lebih baik …
menurut saya,kekerasan dalam suatu lembaga kedinasan itu wajar saja,karena saya juga mengalaminya.jika seorang praja/taruna tidak mendapatkan kekerasan dalam pendidikannya,maka sikap respek,loyal,dan disiplinnya serta mental yang kuat tidak akan terbentuk malah jadi elek-elekan nantinya atau bahkan malah bersikap seperti banci.
kasus IPDN yg sebelumnya APDN/STPDN memang terlalu keras.tapi perlu d ingat,jika dalam lembaga kedinasan tidak ada kekerasan,maka tidak layak lembaga tersebut disebut lembaga kedinasan.
hehehehehehe
udalah. .
gak ada yang bodoh,apalagi goblok. .
pake aja naluri masing”,jalani hidup kalian. .
kalo yg militer urusin aja militer,yg kdinasan ya urusin aja kedinasan. .
jngan canpurkan masalh satu dengan yg lainnya,karena hasilnya cman bakal jadi tambah panas. .
MACAN TIDAR CUman Bacot tipis semua,,kaloui anda berani jangan cuma pake seenjata,adu fisik boleh sama kakak praja,lihat siapa yg keras..hahah
haduuuhhh penulis yang tolol…. asal nulis doank tapi ngga ada sumber data yang dicantumkan huakakakaka…. menyamaratakan… ketahuan nih klo ente komunis ^_^
Halo Saudari/Saudara “a”
Perilaku Anda yang menuliskan komentar tersebut dan sikap pengecut Anda yang hanya bisa memaki tapi tidak berani membuka informasi jati-diri Anda adalah hal yang menyedihkan.
Tapi mungkin ini bisa dimaklumi mengingat institusi seperti apa yang sudah mendidik Anda.
Kalau Anda merasa memiliki data-data pembanding yang bisa membantah data-data yang saya berikan, dengan senang hati saya persilahkan untuk menyampaikannya.
Tahukah Anda bahwa perilaku “menuduh” adalah cerminan diri kita sendiri?
Woi kalian yang bilang bubarin IPDN adalah orang2 yg iri dengan IPDN qt liat saja 10 sampai 15 th kedepan alumnus IPDN la yg akan menjalankan roda pemerintah negeri ini kalo abri hanya sebagi orang yg menjalankan tugas perthanan dan keamanan bukam pemerintahan.
Jangan liat kami dg sebelah mata,coba kalian semua liat koruptor2 besar di negeri ini?liat latar belakang mereka dari universitas mana??bukan dari almamater kami
Kita dididik semi militer agar kita disiplin dalam bekerja dan sesuai dg prosedur
Tidak yg menyimpang dg membawa kabur uang negara,,,
tetangga saya ada yg namanya AJAT lulusan STPDN….istrinya juga lulusan STPDN jd ketua satpol pp tangerang. AJAT hampir tiap hari jam 10 pagi aja msh nongkrong pake kaos oblong di halaman rumahnya….wkwkwkwk…tukang serobot tanah developer…..bgt tetangga yg lain tau lulusan STPDN….OOOOO (udah pada maklum, kagak heran ) wkwkwwk
“mental militer,hati pamong”istilah ini saya dengar di STPDN.siapa hayoo yg berani bertugas dan tinggal di “daerah Merah” khususnya untuk daerah papua hanya bermodal kan Pena di saku???sedangkangkan dia bukan orang asli di situ/seorang pendatang
Saya menghormati yang memiliki laman ini, cerdas, provokatif dan sedikit nyerempet
… jika mengikuti emosional… bisa repot juga… Cuma sedikit saran, usahakan agar tidak membawa institusi pendidikan sebagai barometer sebuah jabatan politis di Republik ini. Sungguh, sangat tidak nyaman sekali…. Tapi prinsipnya, Sdr. Setiabudi sangat cerdas dalam mengangkat sebuah topik untuk dikomentari secara bareng bareng…. tinggal nonton barengnya aja yang perlu dikembangkan sebagai media e-bareng … 
ehmm ,.. asalamulaikum wr .wb.
pertama2 izin memprkenalkan diri..sy adalah seorang muda wanita praja di IPDN, sy ingin sedikit menanggapi pernyataan diatas, walaupun sebenarnya sy masih belum tau banyak hal tentang sekolah sy tercinta.. jika dibandingkan dengan sekolah kedinasan yg laen contohnya sperti AKMIL,AAU,AAL,ato AKPOL jelas tentu saja berbeda,kita IPDN merupakan sekolah yng mendidik calon para pemimpin bangsa, yg akan memimpin bangsa ini ke arah perubahan yg lebih besar tentunya. sama halnya dgn sekolah kedinasan militer seperti AKMIL,AAU,AAL, KPOL.. hanya saja tugas dan Fungsinya yg berbeda.. AKABRI tugasnya menjaga pertahanan negarA dari ancaman. baik ancaman diluar maupun didalam, sedangkan AKPOL tugasnya menjGA keamanan di dalam negri.. nah begitu juga dgn IPDN tugasnya memimpin dan mengatur negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yg adil ,makmur ,dan sentosa..
suatu negara tdk akan dapat berdiri kokoh tanpa adanya seorang pemerintah dan sistem pemerintahan yang mengaturnya, dan tanpa adanya sistem keamanan dan pertahanan suatu negara tidak akan mungkin dapat bertahan.. jd pada dasarnya semua sekolah kedinasan itu bagus, masing2 sudah mempunyai TUPOKSI tersendiri.. bagi masyarakat awam jgn hanya melihat dari sisi luar.. semua pemberitaan itu belum tentu benar adanya..
assalammualaikum,,
semoga Allah SWT merahmati kita selalu..
ngomong2 tentang ipdn,saya jg alumni sana, dan saya satu anggkatan sama alm, cliff muntu,,sebagai praja waktu itu,memang tidak enak ketika kampus ipdn dihujat,tp saya kira wajar dan saya tidak akan mengelak,karena memang yg membiayai kita dari uang rakyat, ketika ada kesalahan,apalagi yang sangat besar pasti masyarakat marah besar,,jadi tidak perlu kita mendebat kemarahan masyarakat, yang di perlukan adalah kita dengar,kita perbaiki diri,,bagi yang sudah alumni jawablah hujatan itu dengan bekerja dengan jujur,toh itu yg di butuhkan masyarakat kita sekarang,
perkara ipdn mau di bubarin atau apa itu kan urusan pemerintah pusat dan dpr sebagai wakil rakyat,bagi praja yg masih pendidikan berbaik2lah ketika di kampus,tugas kalian belajar dan jangan berbuat hal yang mengecewakan,cukuplah kemarahan masyarakat dijadikan sebagai cambuk untuk berprestasi,,,
sejauh ini saya bekerja,,saya liha masyarakat sudah sangat kecewa dg pemerintah yang kita ( alumni ) termasuk di dalamnya,sejujurnya saya jg sangat sedih melihatnya,
mulailah dari diri kita dan tugas kita,tidak perlu marah ketika kita dihujat,toh masyarakat menghujat bukan tanpa sebab..
buat temen temen di atas yg sangat kecewa dengan IPDN diatas saya sangat memaklumi karena sy jg sadar bahwa sbgai pegawai kami adalah pengayom sekaligus pelayan,untuk itulah kami di gaji,,mudah mudahan kedepannya semakin banyak aparat yg sadar akan kejujuran,karena semuanya akan di pertanggung jawabkan di akhirat nanti,,
intinya mari kita mulai dari diri kita sendiri (khususnya alumni) untuk berbuat jujur dan baik pada masyarakat,karena amanah yg kita emban sebenarnya untuk mengayomi dan melayani masyarakat
.mudah mudahan kedepannya bangsa kita bisa maju tanpa adal lagi embel embel korupsi,klusi dan nepotisme,,,
hehehe…
ternyata sampai komntr ini sdh 4 TAHUN berlalu,, apa mgkn ini yg terkhir???hehehehehe…
mau STPDN/IPDN, AKMIL, AKPOL,STAI LAN,PERPAJAKAN atau apapun it Sekolah Ikatan Kedinasannya Negeri ini, baik keluaranya di rasakan BAIK atau JELEK (oleh yg bersangkutan),,slagi Pemerintah Belum Mampu meratakan/meningkatkan Kesejahteraan Rakyat maka Kalian jgnlah berbangga banggaan mslah Almamater apalagi cm krna latar belakang ALMAMATER seorang Pejabat yg sdh mnduduki Jabatan Negera/daerah/Institusi/Departemen trtentu baik yg dulu/skrng….!! TIDAK ADA GUNANYA…
Awal mula pembentukan semua Sekolah Kedinasan, berikut dampak Positif dan Negatifnya sekarang itu bukan kita2 yang Konsepkan atau yg Biayai…sebab kalian hanya jalani, rasakn hasil dan aplikasikan maksud/tujuan sekolah yg telh mmbina anda itu…
SO….. yg merasa bagian dari Almamatr trtentu jgn brlbihan bangga jk skrg mnurut dia aLmamternya dia anggap baik,, atau sebaliknya jgn berlebihan buat pembelaan jk mmg almamaternya di anggap krg baik oleh bberpa org…
Tujuan Almamater Kalian Semua sama hanya Satu,,,OPTIMALKAN PELAYANAN MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA YG LEBIH BAIK….
===== untuk sdr2 diatas dari Almamater STPDN yg mnjdi bagian dari pokok topik pmbahasan ini kami tunggu cita2 kalian yang katanya akan jadi palayan terbaik di Negeri ini,, cukuplah Pembelaan2 sdr.. jk anda yakin msih mmpu merubah persepsi buruk org trhadap almamater anda lewt Aktualisasi diri anda di tgh2 msyrkt..maka Buktikan itu dgn bentuk Pengabdian/playanan dan Capaian Karir anda masing2 dgn baik…
===== bgtu jg untuk yg lain yg mgkn merasa Alamaternya a/ yg mmiliki persepsi baik dr msyrkt, Yakin deh itu bukan hasil kerja kalian tp org2 seblum kalian… maka mdh2n anda mmpu mmpertanggungjawabknnya secra MORIL untuk tetap pertahankan/Kembangkan nama baik Almamater anda tsbut…
===== khusus penulis topik ini,,, terima kasih utk topiknya diatas,, mdh2n bsa brmanfaat buat anda dan kami semua, nmun sdkit koreksi anda mncntumkn nama UI/UGM/AKMIL sbgi Almamater yg tlh mncetak Pimpinan2 di Negeri, dan kbnyakn yg kami tahu dr Pimpinan Daerh ltr ABRI(wktu itu)mgkn sja tp klo semuanya Latarnya AKMIL mgkn agak krg m’yakinkan, apalgi UI/UGM yg jd kapala daerah Tk.I/II di Indo bagian Timur ini… klo APDN jd Bupati/Gub di daerah lain sy krg tahu tp di daerh sy pernah Ko…jd kayaknya mgkn di indo barat aj UGM/UI namun yg agak byk mmg TNI,, yeah tahulah bgmna Militer Mendominasi Pemerintahan wkt itu..ada istilah di daerahku buat ABRI wktu itu: KACANG HIJAU bernafsu jadi BERAS biar byk yg beli….
Semua Masyarakat khsusnya tingkat bawah sudah LETIH dan BOSAN mlht pelaku2 Pegawai Negara ini yang kbanyakan miskin Produktifitasnya,,,baik TNI, POLRI,,apalgi PNS…
Msyrkt menunggu hasil binaan Almamater sekolah yg notabenya mrupakan Unit Dapartemen2 Pemerintah…HASIL yang di harapkan a/ INDONESIA LEBIH MENINGKAT SEJAHTERANYA,,bkn hal2 yg hanya memprtebal EGOSITAS KOMPETENSI dgn Latar belakang ALMAMATER kalian…
Kalian mau bodoh/pintar, disiplin/tdk Disiplin, pejabt karir atau Politik baiok di Pusat/Daerah apalagi bawahan2 sprti :
*PNS : Gol I/II/III.
*TNI/POLRI : Perwira stingkat Mayor ke bawah
sampai kapanpun kalian hanya SAMPAH / BUDAK / PELAYAN NEGARA yg di Daulat oleh RAKYAT…!!!
MAKASIH
Hormat saya uat calon2 Pjabat akan datang…heheh
Apaann ini ribut almaamater org. Udeh ! Uruss kerjaan masing2. Yg tentara (akmil/aau/aal) pertahankan kedaulatan NKRI, yg polisi (akpol) jaga kemananan NKRI, yg PNS (apdn/stpdn/ipdn) jagan pemerintahan NKRI. Aman kann sudah ?? Saling jaga, saling suport,saling bantu. Bukan malah saling menjatuhkan yg akan membuat negara ini makin hancur karna kegoisan corps sekolah kedinasan masing2. Kl mau ngomongin jelek2nya, semua ada jeleknya. Udehh jgn pade ributtt ..
Penulis seharusnya membuat tulisan yang bermanfaat, bukan membuat tulisan yang provokatif ky gini!!! Yang namanya setiap institusi bahkan agama pasti ada oknum2 yang merusaknya, tetatapi tidak semuanya. Karena kita manusia toh. Dan semua keputusan telah dipikirkan oleh bapak presiden kita dengan pertimbangan dan data2 yag jauh lebih lengkap dari anda mas setiabudi.
Untuk level anda, hanya perlu membuat tulisan yang membangun masyarakat,, bukan tulisan yang bernada rasist ala intitusi gini….ini malah mengadu domba kedaulatan NKRI!!! Udah tau Indonesia negara majemuk yang sensitif akan hal- hal agama,kedaerahan,kelompok, jadi janganlah merusak bangsa ini dengan menjadi Provokator.
Berpikir dulu sebelum bertindak!!
Tetap bersatu indonesia demi kejayaan kita di masa depan!!!!