Nilai proyek CMS website Pemda yang pantas?

Saya memperoleh sebuah pesan melalui e-mail dari pengunjung blog saya yang isinya sebagai berikut:

from Antono
to Buya’e Rania
date Sun, Aug 17, 2008 at 4:13 AM
subject Nilai proyek CMS website Pemda yang pantas?

Selamat pagi, pak.

Baru saja saya menemukan blog Bapak, menarik sekali tentang RAB pekerjaan IT. Saya memperoleh manfaat banyak dari penjelasan dan tips Bapak ttg hal ini. Sharing Bapak sangat saya hargai.

Cukup sering saya membaca berita di media massa, tentang kisruh atau tidak normalnya nilai proyek pembuatan website lembaga2 pemerintahan (termasuk Pemda2), yang saya lihat umumnya menggunakan CMS open source. Juga, content website Pemda2 misalnya, nampaknya banyak juga yang mendapatkan kritikan dari publik .

Saya kok tiba2 jadi ingin mencoba mengusulkan proyek serupa kepada Pemda2 yg belum memiliki website, tetapi ingin bisa pada tingkat nilai proyek yang pantas. Meski dari template RAB Bapak kira2 saya bisa membuat RAB-nya, tetapi saya ingin juga memperoleh gambaran ttg “nilai pantas”
bagi proyek semacam ini. Soalnya, saya kok ada kekhawatiran juga bhw kalau semata2 dihitung memakai spreadsheet Bapak, total nilai proyeknya jadi lebih dari kewajarannya. Bisa terjadi juga nggak pak, hal seperti ini?

Barangkali Bapak bisa memberikan gambaran, nilai proyek website Pemda2 dengan memakai CMS open source seperti itu “pantas-nya” pada range berapa ya, pak? Asumsinya adalah, input content-nya juga dilakukan oleh Konsultan-nya, sampai saat website itu resmi di-launching.

Lalu, bila klien (Pemda) menginginkan bahwa maintenance content-nya (input content) juga dikontrakkan kepada Konsultan, selama satu tahun misalnya, apakah bisa diestimate jatuhnya nilai kontraknya yang wajar pada range berapa ya, pak?

Mohon petunjuk2nya ya, pak. Terima kasih atas perhatiannya.

Salam,

Antono

Hmm.. baiklah.. kita diskusikan satu-persatu komentar dari Pak Antono ini ya..

Contoh RAB yang saya buat dan bisa Anda download di posting ini adalah sebuah gambaran umum perhitungan pembangunan sebuah pekerjaan proyek pengembangan aplikasi perangkat lunak dengan menggunakan basis perhitungan man-time (man-month, man-day, man-hour).

Nah, terkait dengan kasus-kasus penggelembungan (mark-up) proyek-proyek e-Government di negeri ini, sebenarnya harus ditinjau secara obyektif dari sisi audit.

Hasil audit yang menyeluruh terutama pada aspek manfaat-biaya (use-cost) akan memberikan gambaran yang obyektif apakah pembelanjaan e-Government tersebut kemahalan, wajar atau bahkan murah.

Masalah mahal, murah ataupun wajar memang sangat relatif.

Pengalaman saya selama ini, banyak sekali prospek yang menawar dengan alasan ada kompetitor yang menawarkan dengan harga yang lebih murah.

Padahal seharusnya penilaian lebih dititikberatkan pada aspek proporsionalitas.

Seringkali banyak perusahaan/vendor yang menawarkan biaya lebih rendah karena hal-hal berikut:

• Mereka mampu menekan waktu pengerjaan dengan mereduksi dokumentasi pekerjaan. Hal ini tentu saja berbahaya bagi klien karena jika vendor tersebut sudah tidak bekerjasama lagi maka dokumentasi tersebut adalah bagian penting bagi proses audit maupun pengembangan ke depan.
• Mereka ingin menjadikan proyek tersebut sebagai pilot-project untuk menambah portfolio produk maupun pengalaman kerjanya. Hal ini sebenarnya tidak terlalu beresiko namun bagi beberapa klien tentunya cukup riskan menyerahkan pekerjaan kepada pihak yang belum memiliki pengalaman dalam bidang tersebut.
• Mereka tidak memiliki pengalaman dalam memperkirakan beban kerja dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikannya. Hal ini tentu saja sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan kegagalan proyek yang disebabkan mangkirnya vendor. Mangkirnya vendor tersebut karena “kehabisan bensin” dalam mengeksekusi penyelesaian pekerjaan tersebut.
• Teknologi dan platform yang digunakan dalam implementasi aplikasi berbeda. Membangun sebuah aplikasi perangkat lunak komputer untuk sebuah sistem informasi memerlukan beberapa perangkat pembantu untuk menyelesaikannya. Sebuah perangkat pembantu memiliki tingkat kehandalan, utilitas, performa, fungsional, dsb. Tentu saja hal ini berdampak pada perbedaan kebutuhan keahlian untuk menggunakannya. Perbedaan kebutuhan keahlian tersebut akan berdampak pada standar gaji yang diminta oleh tenaga ahli yang terlibat. Seorang Java Programmer tentu saja memiliki standar gaji yang lebih tinggi dibandingkan misalkan seorang Visual Basic Programmer. Atau seorang programmer dengan pengalaman 5 tahun tentu saja memiliki standar gaji yang lebih tinggi dibandingkan yang baru memiliki pengalaman selama setahun.

Nah, ternyata banyak aspek yang harus diperhatikan dalam menentukan apakah RAB yang ditawarkan itu kemahalan, wajar atau murah.

Selamat dan semoga sukses proyeknya!

Popularity: 6% [?]

Topik yang mungkin Terkait:

1. Bingung Menetapkan Kriteria Manajer Proyek yang Baik? Ini Tips Menentukannya!
2. Ngeblog yang (Relatif) Aman dan Mandiri
3. Apa yang Terjadi Setelah Seabad Kebangkitan Nasional?
4. Penerapan IT Management Tools di Indonesia
5. Manajemen Proyek Pengembangan Aplikasi Perangkat Lunak Komputer
6. Lima Tips dalam Penyusunan Anggaran TI yang Baik
7. Prosedur PHK yang (Diharapkan) Obyektif
8. Para Mentor & Panutan Bisnis Saya (yang kata orang sih nggak mutu..)
9. Haruskah Memilih yang Terbaik dari yang Terburuk?
10. Anggaran TI (Information Technology Budgeting) Bagian IV
11. Indonesia Punya Posisi Tawar yang Kuat Terhadap Amerika Lhoo..
12. Para Raja yang Tidak Pernah Bermimpi Menjadi Raja
13. Mencari yang Mau Menerima Kebaikan Saja kok Susah..
14. Hal-Hal yang Ingin Saya Sampaikan (kalau) Bertemu Bill Gates di Indonesia
15. Perlukah Sertifikasi Badan Usaha bagi Perusahaan Peserta Tender di Badan Pemerintah?