Polemik Mahapatih Gajah Mada: Penjajah atau Pahlawan?

Mahapatih Gajah Mada adalah sosok yang kontroversial. Hampir di seluruh kota/kabupaten di Indonesia mengabadikan tokoh ini sebagai nama jalan utama di wilayahnya.

Namun pernahkah kita perhatikan bahwa di wilayah Provinsi Jawa Barat tidak ada satu kotapun yang menggunakan nama Gajah Mada?

Ternyata hal ini terkait dengan polemik kesejarahan sosial di masyarakat Sunda yang terkait langsung dengan kebesaran nama Kerajaan Sunda.

Bagi masyarakat Sunda, Mahapatih Gajah Mada adalah tokoh antagonis yang sangat dibenci karena mengadu domba antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Majapahit. Sejarah kultural kebencian ini tercatat dalam Kidung Sunda/Kidung Sundayana.

Kidung Sunda/Kidung Sundayana ditulis oleh para mpu di Majapahit atas perintah Prabu Hayam Wuruk. Secara ilmiah Kidung Sunda atau Kidung Sundayana lebih tepat dikelompokkan sebagai karya sastra.

Namun sebagai informasi mengenai terjadinya skandal/tragedi Bubat yang Kidung Sunda cukup dramatis menceritakan tentang kejadian tersebut. Bahkan orang Sunda yang terkenal halus tutur bahasanya dalam Kidung Sunda tercatat dialog yang sangat kasar antara para petinggi Kerajaan Sunda dengan Mahapatih Gajah Mada.

Pada akhirnya terjadilah pertempuran yang tidak seimbang antara pasukan Kerajaan Majapahit yang dipimpin Mahapatih Gajah Mada dan rombongan pengiring calon pengantin Kerajaan Sunda. Dalam catatan Kidung Sunda seluruh rombongan dari Kerajaan Sunda gugur, termasuk puteri Dyah Pitaloka.

Ada banyak versi dan penafsiran mengenai skandal Bubat tersebut (saya lebih cocok menggunakan kata skandal daripada perang karena lebih bersifat perkelahian spontan dan pembantaian daripada adu strategi militer).

Salah satunya adalah upaya untuk mendiskreditkan Mahapatih Gajah Mada. Seperti diketahui bahwa Gajah Mada bukanlah keturunan bangsawan di lingkungan kerajaan di Jawa. Kariernya dimulai sebakai bekel (kira-kira setara dengan pangkat Prajurit Dua TNI).

Kariernya mulai cemerlang saat menyelamatkan Prabu Jayanegara (Raja Kahuripan) pada saat pemberontakan Ra Kuti. Sehingga dianggkat menjadi Patih Kahuripan.

Jabatan ini dapat disetarakan dengan Perdana Menteri atau Kepala Pemerintahan. Selama itu jabatan tertinggi adalah Patih yang lebih bersifat seperti Sekretaris Negara atau Menteri Koordinator.

Sehingga sangat wajar jika diangkatnya Gajah Mada sebagai Mahapatih (rakryan patih) oleh Ratu Tribhuwanatunggadewi menimbulkan kecemburuan dan menciptakan intrik di lingkungan Kerajaan Majapahit.

Pada saat Gajah Mada mengikrarkan Sumpah Palapa pun banyak pihak yang menyangsikan kemampuannya mewujudkan hal tersebut. Bahkan sebagian elit Majapahit menganggapnya sebagai upaya penjilatan kepada Ratu Majapahit saat itu.

Hal tersebut dapat dipahami karena sebagai pemimpin dan kepala negara Ratu Tribhuwanatunggadewi pada saat itu sedang mengalami krisis kepemimpinan yang sangat parah sepanjang sejarah para Raja Majapahit.

Pada saat itu banyak wilayah di Majapahit yang melakukan pemberontakan separatis terutama gerakan Keta dan Sadeng. Patih Gajah Mada pun berhasil menumpas pemberontakan tersebut sehingga diangkat menjadi Mahapatih oleh Ratu Majapahit.

Ternyata Gajah Mada berhasil mewujudkan sumpahnya dengan menguasai Bedahulu (Bali), Lombok (1343), Palembang, Swarnabhumi (Sriwijaya), Tamiang, Samudra Pasai, negeri-negeri lain di Swarnadwipa (Sumatra), Pulau Bintan, Tumasik (Singapura), Semenanjung Malaya, dan sejumlah negeri di Kalimantan seperti Kapuas, Katingan, Sampit, Kotalingga (Tanjunglingga), Kotawaringin, Sambas, Lawai, Kandangan, Landak, Samadang, Tirem, Sedu, Brunei, Kalka, Saludung, Solok, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjungkutei, dan Malano.

Di jaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk (1350-1389) yang menggantikan Tribhuwanatunggadewi, Patih Gajah Mada terus mengembangkan penaklukan ke wilayah timur seperti Logajah, Gurun, Sukun, Taliwung, Sapi, Gunungapi, Seram, Hutankadali, Sasak, Bantayan, Luwuk, Makassar, Buton, Banggai, Kunir, Galiyan, Salayar, Sumba, Muar (Saparua), Solor, Bima, Wandan (Banda), Ambon, Wanin, Seran, Timor, dan Dompo.

Jika melihat catatan penguasaan Majapahit di atas maka dapat dilihat bahwa Sunda tidak pernah menjadi wilayah Nusantara. Sekalipun Gajah Mada menyebutkan Kerajaan Sunda sebagai salah satu target yang harus dikuasai pada saat mengikrarkan Sumpah Palapa.

Adapun terjemahan dari bunyi Sumpah Palapa adalah sebagai berikut:
Selama aku belum menyatukan Nusantara, aku takkan menikmati palapa. Sebelum aku menaklukkan Pulau Gurun, Pulau Seram, Tanjungpura, Pulau Haru, Pulau Pahang, Dompo, Pulau Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, aku takkan mencicipi palapa.

Hingga sangat wajar jika kemudian Gajah Mada begitu bernafsu ingin menjadikan Puteri Dyah Pitaloka sebagai persembahan tanda takluk Kerajaan Sunda kepada Kerajaan Majapahit. Gajah Mada menganggap kedatangan rombongan pengantar calon pengantin yang dipimpin oleh Raja Sunda langsung tersebut sebagai kesempatan untuk menaklukkan Kerajaan Sunda.

Maka Gajah Mada pun kemudian melarang Prabu Hayam Wuruk untuk menjemput rombongan calon pengantinnya ke Desa Bubat. Dengan membawa pasukan yang besar dengan tujuan untuk mengintimidasi Raja Sunda berangkatlah Gajah Mada ke Bubat hingga terjadilah skandal pembantaian tersebut.

Secara pribadi saya sendiri kurang setuju dengan pengangkatan Gajah Mada menjadi Pahlawan Nasional. Bagaimanapun konsep Nusantara yang diadopsi dalam sistem kenegaraan dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara kesejarahan sedikit-banyak mencederai perasaan kebanggaan identitas kesukuan beberapa saudara sebangsa kita di banyak wilayah.

NKRI bukanlah kelanjutan dari kejayaan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. NKRI tidak sekedar Jakarta dan Pulau Jawa saja. NKRI adalah komitmen para pendahulu kita yang menginginkan berdirinya Indonesia sebagai tanah air, bangsa dan bahasa sebagaimana terucap dalam Sumpah Pemuda.

Maka sudah selayaknya pemakaian konsep-konsep dan penamaan sistem kebangsaan dan kenegaraan di NKRI ditinjau ulang.

Pernahkah kita bertanya mengenai konsep Nusantara?

Nusantara merupakan konsep imperialisme kerajaan-kerajaan di Jawa. Pada saat itu terdapat sistem kewilayahan yang membagi tiga kategori teritorial untuk daerah di kerajaan-kerajaan Jawa.

Tiga kategori tersebut adalah sebagai berikut:

• Negara Agung
  Adalah wilayah khusus ibukota tempat berdiamnya sang raja dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan sehari-hari. Wilayah yang disebut negara agung adalah pusat pemerintahan sebuah kerajaan Jawa.
• Mancanegara
  Adalah wilayah-wilayah sekitar negara agung yang mendapat pengaruh langsung dari kerajaan Jawa seperti Madura, Sunda dan Bali.
• Nusantara
  Adalah wilayah atau kerajaan-kerajaan yang tidak mendapat pengaruh langsung dari kerajaan Jawa tetapi masih merupakan daerah kekuasaan dimana para rajanya harus memberikan upeti kepada raja Jawa.

Maka dapat kita lihat bahwa polemik mengenai status Gajah Mada sebagai pahlawan nasional mungkin harus kita kaji ulang. Mungkin lebih tepat jika Gajah Mada kita hormati sebagai tokoh yang berperan dalam sejarah panjang perjalanan suku Jawa di Indonesia.

Sedangkan posisinya sebagai pahlawan nasional dapat dipertimbangkan karena jelas sekali bahwa Gajah Mada bukanlah tokoh kemerdekaan tanah air, bangsa dan bahasa Indonesia.

Popularity: 15% [?]

Topik yang mungkin Terkait:

1. Review Buku “Kantongi Sang Gajah”
2. Mohamad Toha: “Pahlawan Nasional Tanpa Tanda Jasa”
3. Polemik Malaysia “Mengakui Angklung Sebagai Kekayaan Budaya Mereka”
4. Polemik “Jangan Percaya Semua yang Kamu Baca” & “Validitas Informasi di Wikipedia”
5. Fluoride, Menyehatkan atau Meracuni?
6. Punakawan: Simbol Kerendahhatian dan Penebar Hikmah
7. Hilangnya Mata Pelajaran Bahasa & Sastera Daerah di Sekolah dan Dampaknya pada Kepunahan Seni Budaya Lokal (Tanya Kenapa..)
8. Dilema dan Fenomena Snouck Hurgonje
9. Review Buku “Don’t be Sad” atau “Laa Tahzaan”
10. Pilih Durinya atau Dagingnya?
11. Ditindas atau Bangkit Melawan!!
12. Berbasa Daerah = Kampungan?
13. Ditindas atau Bangkit Melawan (Jilid 2)
14. Pemanfaatan IT: “Dilema Outsourcing atau Internal Development”
15. Pemanfaatan IT: “Dilema Outsourcing atau Internal Development” Bagian 2